Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap UMKM di tahun 2024 menjadi perhatian utama bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini dikarenakan kebijakan yang diterapkan pemerintah dapat mempengaruhi kondisi dan perkembangan UMKM di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Rainer Heufers, kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda ekonomi UMKM. “Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti kemudahan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM,” ujar Rainer Heufers.

Salah satu kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi UMKM di tahun 2024 adalah percepatan digitalisasi usaha. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, digitalisasi usaha akan membantu UMKM untuk lebih efisien dalam menjalankan bisnisnya. “Dengan adanya digitalisasi, UMKM dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produknya,” kata Teten Masduki.

Namun, tidak semua kebijakan pemerintah dianggap memberikan dampak positif bagi UMKM. Beberapa kalangan mengkritik kebijakan yang dianggap masih kurang progresif dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Menurut pengamat ekonomi, Faisal Basri, kebijakan pemerintah perlu lebih fokus pada penyediaan infrastruktur dan pemberdayaan pelaku UMKM. “Pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan dukungan kepada UMKM agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat,” ujar Faisal Basri.

Dengan demikian, pengaruh kebijakan pemerintah terhadap UMKM di tahun 2024 menjadi kunci penting dalam menentukan arah dan perkembangan UMKM di Indonesia. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Sehingga, UMKM dapat menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di kancah global.